Kuli Kontrak | Perbudakan MAsa Kini I Masa Kolonialisme-Imperialisme | Neo Kolonialisme-Imperialisme Kolonialisme-Imperialisme | Utang Warisan | Bahaya Utang Luar Negeri | Amerika Sebagai Pakar Tukang Utang
 |
| Pemimpin Indonesia 2015 |
Apakah kita bisa membedakan saat manusia lahir dari ibunya sebagai orang merdeka atau budak? Saya pribadi tidak bisa membedakannya antara bayi orang Indonesia dan bayi orang bukan Indonesia. Semuanya sama. Memiliki hak yang sama dan mereka MERDEKA. Namun sepertinya perbudakan dan penjajahan masih terus eksis hingga saat ini.
Katanya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, namun benarkah Indonesia telah merdeka? Mari kita kaji.
Bangsa yang menghargai para pahlawannya adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan jejak masa lalu sejarah bangsanya. Perlahan dan pasti bangsa ini akan sampai pada ambang kehancuran dan jurang kebinasaannya ketika mereka lupa dan khianat akan sejarah bangsanya.
Menurut Oxford Dictionary Slave istilah didefinisikan sebagai "orang yang milik hukum lain dan dipaksa untuk mematuhi mereka" seperti dalam kasus dari Amerika Serikat selama abad ke-18 dan ke-19 di mana perbudakan adalah lembaga disahkan.
Kamus Oxford juga mendefinisikan perbudakan sebagai "orang yang bekerja sangat keras tanpa imbalan atau penghargaan yang tepat" seperti di dunia sekarang ini orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau korporasi di mana usaha mereka biasanya di bawah dihargai.
Hal ini juga menggambarkan budak sebagai "orang yang terlalu tergantung pada atau dikendalikan oleh sesuatu" atau "perangkat, atau bagian dari satu, yang dikendalikan langsung oleh yang lain".
Perbudakan = orang sebagai hak milik pribadi (private property)
• hak milik (property) tidak hanya benda, tp juga hak dan kewajiban terkait benda
– hak milik = menentukan siapa bisa punya akses thd benda dan di bawah kondisi apa
• bukan hanya “hasil kerja”-nya tapi si buruh (manusia) itu sendiri sebagai hak milik
– regulasi perbudakan mewakili bentuk paling awal dan paling lama dari regulasi dan globalisasi
pasar.
Dengan kata lain, manusia yang seharusnya dihargai sebagai makhluk manusia yang hidup dan mulia ciptaan Tuhan disejajarkan dengan barang mati milik pribadi (private property).
Katanya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, namun benarkah Indonesia telah merdeka? Mari kita kaji.
Bangsa yang menghargai para pahlawannya adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan jejak masa lalu sejarah bangsanya. Perlahan dan pasti bangsa ini akan sampai pada ambang kehancuran dan jurang kebinasaannya ketika mereka lupa dan khianat akan sejarah bangsanya.
Menurut Oxford Dictionary Slave istilah didefinisikan sebagai "orang yang milik hukum lain dan dipaksa untuk mematuhi mereka" seperti dalam kasus dari Amerika Serikat selama abad ke-18 dan ke-19 di mana perbudakan adalah lembaga disahkan.
Kamus Oxford juga mendefinisikan perbudakan sebagai "orang yang bekerja sangat keras tanpa imbalan atau penghargaan yang tepat" seperti di dunia sekarang ini orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau korporasi di mana usaha mereka biasanya di bawah dihargai.
Hal ini juga menggambarkan budak sebagai "orang yang terlalu tergantung pada atau dikendalikan oleh sesuatu" atau "perangkat, atau bagian dari satu, yang dikendalikan langsung oleh yang lain".
Perbudakan = orang sebagai hak milik pribadi (private property)
• hak milik (property) tidak hanya benda, tp juga hak dan kewajiban terkait benda
– hak milik = menentukan siapa bisa punya akses thd benda dan di bawah kondisi apa
• bukan hanya “hasil kerja”-nya tapi si buruh (manusia) itu sendiri sebagai hak milik
– regulasi perbudakan mewakili bentuk paling awal dan paling lama dari regulasi dan globalisasi
pasar.
Dengan kata lain, manusia yang seharusnya dihargai sebagai makhluk manusia yang hidup dan mulia ciptaan Tuhan disejajarkan dengan barang mati milik pribadi (private property).
Berakhirnya perbudakan bukan berarti berakhirnya kerja paksa
• Keturunan budak – ketidaksetaraan struktural di berbagai segi (pendidikan, pelatihan dan kesempatan
kerja)
• Di Amerika Serikat baru setelah ada gerakan hak sipil kaum kulit hitam dg Martin Luther King Jr. di tahun 1960an
• Sementara hukum anti-diskriminasi mengglobal di dalam buku, aksi afirmatif hanya menarik sedikit sekali dari Negara barat.
• Perbudakan ilegal terus saja terjadi – perbudakan digantikan oleh bentuk2 lain dr kerja paksa:
– Perbudakan perempuan dan anak2 sebagai obyek seks.
Tidak bisa dipungkiri perbudakan di Indonesia pada masa kolonial dajjal belanda dan juga jepang sangat membekas.
Mereka dengan menggebu-gebu menolak perbudakan pada tahun 1854, tapi dengan tidak merasa bersalah memperbudak rakyat Indonesia habis-habisan.
Eksploitasi intensif aset kolonial membutuhkan lebih banyak buruh, yg dg cepat dapat diperoleh dg
menggunakan petani Jawa yg tersedia tanpa upah sebagai kewajiban di bawah sistem feodal tradisional (Wertheim, 1959: 242)
Kepentingan ekonomi mendorong penggunaan kerja paksa hingga sampai berakhirnya era kolonial– Sehingga banyak legislasi perburuhan pd era ini ditujukan utk mengontrol buruh, baik buruh lokal maupun yg didatangkan dari luar negeri (Hindia Belanda)
Klas “koeli kontrak”
• Inilah klas jang membanting tulang dari dini hari sampai malam, klas jang mendapat upah tjuma tjukup buat pengisi perut dan penutup punggung, klas jang tinggal dibangsal seperti kambing dalam kandangnya, jang sewaktu-waktu di-godverdom-i atau dipukul, klas jang sewaktu-waktu bisa kehilangan isteri atau anak gadisnja djika dikehendaki oleh ‘ndoro-tuan… adalah klasnja bangsa Indonesia, terkenal sebagai koeli-kontrak.
• Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara.
Kondisi2 Perbudakan
• Utk menentukan apakah suatu praktek merupakan perbudakan ada tiga kondisi yg perlu diperhatikan:
– Tingkat dr pembatasan hak individu utk bebas bergerak;
– Tingat dari kontrol terhadap kepemilikan pribadi dari si individual;
– Keberadaan persetujuan dg pengetahuan dan pemahaman penuh terhadap bentuk hubungan antara para pihak.
Definisi perbudakan
• Konvensi Perbudakan (pasal 1.1) 1926 mendefinisikan perbudakan:
– "...the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised…."
• Konvensi sama mendefinisikan perdagangan budak:
– "...all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves by whatever means of conveyance." (pasal 1.2)
• Tahun 1930, definisi perbudakan diperluas termasuk “forced or compulsory labour” atau kerja paksa, dg ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour (pasal 2.1):
– "...all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily."
Perbudakan masa kini
• Menurut PBB, 4 juta orang diperjualbelikan saban tahunnya dan menjadi korban kerja paksa ? mayoritas datang dari Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
• Perbudakan termasuk:
– Praktek dan kelembagaan dari ikatan utang: utang yang tak mungkin terlunasi.
– Praktek dan kelembagaan dari pelayanan: penyewa tanah yg bekerja di tanah milik orang lain, dg atau tanpa penghargaan, tpi tidak bebas utk mengubah status mereka..
– Bentuk perbudakan dari perkawinan: seorang perempuan tanpa hak utk menolak diperjanjikan utk dikawinkan utk pembayaran oleh orang tua, wali, keluarga; seorang suami yg punya hak utk mengalihkan isterinya utk kompensasi atau diwariskan.
– Eksploitasi anak dan orang muda di bawah 18 tahun: diserahkan oleh orang tua atau keluarganya kpd pihak lain, dg atau tanpa bayaran, utk tujuan dipekerjakan.
Seberapa besarnya masalah?
• Perkiraan International Labour Organization (ILO) ada sedikitnya 20,9 juta orang dg kerja paksa di seluruh dunia ? 3 dalam 1000 orang hidup dalam kerja paksa.
• Statistik ILO:
– 18,7 juta (90%) orang dalam kerja paksa di ekonomi swasta, dieksploitasi oleh individu lain atau usaha swasta. Dari angka ini, 4,5 juta (22%) dalam eksplotasi seks paksa, 14,2 juta (68%) kerja paksa di bidang pertanian, konstruksi, kerja rumahan dan pengolahan.
– Perempuan dan anak perempuan mewakili jumlah terbesar korban kerja paksa dg 11,4 juta (55%), dibanding 9,5 juta (45%) lelaki dewasan dan anak laki2.
– Orang dewasa lebih terkena dampak dibanding anak2 ? 74% (15,4 juta) korban berusia di atas 18 tahun, sementara anak2 26% dari total (atau 5,5 juta anak).
– 2,2 juta (10%) bekerja di kerja paksa yg diterapkan negara, seperti penjara, atau kerja yg dipaksakan oleh militer negara atau oleh tentara pemberontak.
• 10 persen pelaku kerja paksa adalah negara/militer: Burma, Korea Utara dan China; sisanya adalah individu yg ingin mencari keuntungan lebih dari kerja paksa orang lain.
• Korban kerja paksa kebanyakan kaum minoritas yg mengalami diskriminasi
sistemik, hidup termarjinal dalam masyarakat; biasanya akibat ikatan utang atau
melalui pembatasan bergerak. Dalam kasus lain kekerasan, intimidasi atau
ancaman juga menjadi cara, di mana kondisi absennya proteksi negara.
Sebelumnya mari kita pahami beberapa poin penting sejarah mengenai perbudakan.
Untuk melihat pemetaan kepentingan asing terhadap NKRI setidaknya ada tiga tahapan penting perubahan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah Indonesia dari waktu ke waktu.
I. Masa Kolonialisme-Imperialisme
Sejarah dunia telah mencatat dimulainya zaman Kolonialisme-Imperialisme Eropa seiring sejak terjadinya Revolusi Industri yang diawali oleh hancurnya kekuasaan monarkhi absolut yang didukung oleh kekuasaan gereja di Eropa. Pembangkangan yang dilakukan oleh kaum pemilik modal dan kaum cendikiawan –middenstand– telah menabrak langsung kekuasaan elitis kaum bangsawan dan doktrin-doktrin absolut gereja. Kemenangan para cendikiawan yang mendukung gagasan bahwa bumi itu bulat telah menghancurkan doktrin gereja yang pada saat itu mengimani bahwa bumi itu datar. Dalam proses pembuktiannya, para pemilik modal ikut mengambil peran mendukung gagasan para cendikiawan dengan memfasilitasi ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol yang kemudian diikuti oleh Inggris, Perancis dan Belanda sampai pada akhirnya mereka menemukan jalan ke “Hindia” dengan berkeliling Afrika menuju ke timur dan berkeliling Amerika Selatan menuju ke Barat yang akhirnya membentuk peradaban Eropa baru bernama United State of America (Amerika Serikat).
Konsep pemikiran Merkantilisme sebagai aliran politik ekonomi yang berkembang di Eropa ketika itu menemukan bentuk kesejatiannya dengan ditemukannya wilayah-wilayah baru yang kaya dengan potensi alamnya dan keramahan penduduknya. Inilah awal dari pengiriman ekspedisi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dengan mengibarkan panji-panji Gold, Glory, dan Gospel sebagai basis legitimasi atas pengkaplingan yang mereka lakukan terhadap wilayah-wilayah jajahan baru yang tersebar di seluruh dunia.
Kolonialisasi atas wilayah-wilayah jajahan baru inilah yang nantinya menjadi dasar penentuan batas wilayah bagi Negara-negara yang baru merdeka. Itu sebabnya mengapa proses pemisahan Timor-Timur dari Indonesia mendapat dukungan luas dari Eropa dan Amerika Serikat, karena sesungguhnya mereka masih memandang bahwa Timor-Timur adalah bagian dari wilayah jajahan Portugis, berbeda dengan Indonesia yang dalam pandangan mereka adalah bagian dari wilayah jajahan Belanda.
II. Masa Neo Kolonialisme-Imperialisme
Nafsu serakah untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah jajahan memicu terjadinya persaingan bahkan konflik di antara bangsa-bangsa Eropa yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya Perang Dunia I yang kemudian berlanjut dengan Perang Dunia II.
Seiring dengan perubahan zaman serta tata politik dan tata ekonomi dunia dengan menguatnya keinginan dari banyak wilayah jajahan yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa dimana tidak bisa lagi dibendung dengan kekuatan militer, maka pengakuan kemerdekaan bagi Negara-negara baru tersebut merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dan hanya menunggu soal waktu.
Di sisi lain, kemajuan ekonomi bangsa-bangsa Eropa ditambah lagi Amerika Serikat sudah berkembang sedemikian pesatnya kearah industrialisasi yang menuntut jaminan tersedianya pasokan bahan baku dan energi secara berkesinambungan serta tentunya dukungan pasar, baik pasar tenaga kerja maupun pasar bagi pemasaran produk-produk industri mereka. Perkembangan di bidang sosial-politik, walaupun ditengarai oleh adanya konflik “ideologis” antara Negara-negara pendukung Kapitalisme-Liberalisme yang tergabung dalam NATO dan dikomandoi oleh Amerika (USA) dengan Negara-negara Pakta Warsawa yang berkiblat pada Sosialisme-Komunisme dengan panglimanya Uni Sovyet (USSR), pun tetap pada akhirnya berujung pada pertarungan hegemoni demi kepentingan penguasaan global.
Situasi dan kondisi ini yang mendorong mereka untuk segera menyesuaikan diri terhadap arah perubahan global. Semula yang tadinya menggunakan pendekatan politik dengan strategi penggunaan kekuatan militer untuk menduduki wilayah jajahan, berubah menjadi pendekatan ekonomi dengan strategi penggunaan kekuatan kapital untuk menguasai –tanpa harus menduduki– wilayah jajahan. Ini yang kemudian lebih dikenal sebagai Neo Kolonialisme-Imperialisme (NEKOLIM).
Dalam hal ini harus diakui bahwa ditengah terpuruknya Eropa akibat Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam memegang kendali dan peranan utama sebagai inisiator terbentuknya fondasi sebuah tatanan ekonomi internasional yang bertujuan untuk terus memperluas wilayah jajahan tanpa harus menduduki. Ada dua mekanisme utama yang dikembangkan oleh Amerika dalam hal ini, yakni sistem Bretton Woods dan Marshall Plan.
Dari pertemuan yang diadakan pada tahun 1945 di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, USA; sistem Bretton Woods dilahirkan dengan tujuan untuk menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan oleh para kapitalis Amerika. Selain itu, pertemuan tersebut juga memutuskan untuk membentuk “korporasi trans-nasional” dan “lembaga trans-nasional” yang bernama World Bank dan IMF. Pertemuan itu juga mensyaratkan adanya perubahan standar nilai tukar mata uang dunia dari Gold Standard (standar emas) menjadi US Dollar standard (standar Dollar Amerika Serikat).
Tugas utama World Bank diawal berdirinya adalah untuk membantu pembangunan dan rekonstruksi teritori para anggota Bank Dunia dengan memfasilitasi investasi kapital untuk tujuan produksi. Sedangkan IMF bertugas untuk merekonstruksi dan menjaga sistem moneter internasional.
Kedua badan dengan masing-masing tugas tersebut dipandu oleh sebuah skema perencanaan yang bertujuan agar supaya terjadi kesamaan dan kesatuan pandang di antara para pengambil keputusan dalam persepsi maupun pembuatan kebijakan. Skema perencanaan inilah yang lebih dikenal sebagai Marshall Plan. Marshall Plan juga dimaksudkan untuk memberi kemungkinan bagi mereka dalam mengelola perekonomian dunia paska perang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi.
Dari sinilah berawal sistem perencanaan proyek pembangunan di Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang meletakkan peran utama Negara sebagai pendorong utama perubahan dengan mengandalkan ketergantungan pada dana bantuan institusi keuangan internasional. Maka tentunya tidak mengherankan apabila pemimpin-pemimpin Negara dunia ketiga seperti Soeharto dan Marcos mampu mempertahankan kekuasaannya dalam waktu lama. Pemimpin-pemimpin otoritarian seperti ini dihadirkan sebagai alat untuk melayani kepentingan mereka –Negara-negara Kapitalis AS, Eropa dan sekutu-sekutunya–.
III. Masa Posmo Kolonialisme-Imperialisme
Perkembangan yang terjadi paska kelahiran Bretton Woods dan Marshall Plan makin menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan bagi Negara-negara Kapitalis Amerika dan Eropa. Tercatat berbagai organisasi sayap pendukung bermunculan untuk melengkapi dan menyempurnakan agenda penguasaan global seperti antara lain World Trade Organization (WTO) yang dilahirkan dalam pertemuan Uruguay Round (Putaran Uruguay) pada tahun 1994 dimana Indonesia salah satu dari 140 negara (sampai 30 Nopember 2000) yang telah meratifikasi hasil putaran Uruguay melalui UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization.
klik 2 untuk melanjutkan...
[next]
Hasil perundingan Putaran Uruguay secara garis besar terbagi dalam empat bagian yaitu : perluasan akses pasar, penyempurnaan aturan main, penyempurnaan institusional dan beberapa isu baru. Isu baru yang dimaksud adalah perjanjian di bidang jasa (GATS-General Agreement Trade in Services), perjanjian yang mengatur hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan (TRIPS-Trade Related of Intellectual Property Rights), dan perjanjian investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMS-Trade Related Investment Measures).
Belum lagi tak terhitung organisasi-organisasi yang ditukangi oleh gerakan rahasia Freemasonry Yahudi dengan kemampuan lobby internasional yang sangat konspiratif mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri Negara-negara maju khususnya Amerika Serikat. Tercatat antara lain World Economic Forum yang pada tahun 1996 mengadakan pertemuan di Davos, Swiss.
Ada lima issue yang menjadi rekomendasi utama dalam pertemuan itu, yakni :
[next]
Hasil perundingan Putaran Uruguay secara garis besar terbagi dalam empat bagian yaitu : perluasan akses pasar, penyempurnaan aturan main, penyempurnaan institusional dan beberapa isu baru. Isu baru yang dimaksud adalah perjanjian di bidang jasa (GATS-General Agreement Trade in Services), perjanjian yang mengatur hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan (TRIPS-Trade Related of Intellectual Property Rights), dan perjanjian investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMS-Trade Related Investment Measures).
Belum lagi tak terhitung organisasi-organisasi yang ditukangi oleh gerakan rahasia Freemasonry Yahudi dengan kemampuan lobby internasional yang sangat konspiratif mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri Negara-negara maju khususnya Amerika Serikat. Tercatat antara lain World Economic Forum yang pada tahun 1996 mengadakan pertemuan di Davos, Swiss.
Ada lima issue yang menjadi rekomendasi utama dalam pertemuan itu, yakni :
- KKN
- HAM
- Demokratisasi
- Gender dan
- Liberalisasi Perdagangan.
Kelima issue tersebut harus segera disosialisasikan untuk menjadi issue global demi memuluskan agenda-agenda penguasaan global (globalisasi). Meminjam ucapan Hans Peter Martin dan Harald Schumann dalam bukunya The Global Trap: Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity, “Globalisation is not a ‘natural’ process, but one ‘consciously driven by a singleminded policy’ “.
Presiden Amerika Serikat George Bush Sr. pada tanggal 11 September 1991, tepat 10 tahun sebelum terjadi peristiwa aksi terorisme dengan hancurnya WTC, dalam pidatonya di depan Kongres Amerika dengan tegas telah menetapkan adanya keinginan untuk membangun tatanan The New World Order.
Pada tahap ini, bangunan tata sistem serta struktur ekonomi politik internasional yang dibangun oleh Amerika dan sekutu baratnya makin menghegemoni dunia, terutama setelah hancurnya blok Komunisme-Sosialisme dengan diawali oleh gerakan Glasnost-Perestroika di Uni Sovyet dan hancurnya tembok Berlin yang kemudian berkembang menjadi guliran bola salju mendorong terjadinya proses Balkanisasi yang menghantam Negara-negara Eropa-Timur dan semenanjung Balkan.
Gelombang besar perubahan peta politik dan ekonomi dunia yang terjadi bukanlah sebuah keniscayaan yang muncul begitu saja secara kebetulan. Semua perubahan yang terjadi ini tetap dalam sebuah Grand Design dan Grand Scenario dari Kapitalisme Amerika dan sekutu baratnya yang kemudian dikenal sebagai “turbo-capitalism”.
Secara politik, jangan pernah dilupakan betapa besarnya peran United Nations (PBB) sebagai organisasi boneka yang bermarkas di Amerika dalam ikut memuluskan agenda-agenda kepentingan mereka. Dalam operasi-operasi penggelaran kekuatan militer yang dilakukan atas nama PBB, Dewan Keamanan PBB masih tergantung pada hak Veto yang dimiliki oleh sejumlah Negara maju. Ini makin membuktikan bahwa organisasi yang menjadi tempat berhimpunnya seluruh Negara-negara di dunia dimana seharusnya menjunjung tinggi asas kesetaraan atas dasar persamaan kedaulatan setiap negara, nyata-nyata dibawah kendali mereka, primus inter pares, the first among equals.
Dengan tercapainya keberhasilan dalam membentuk bangunan tata sistem serta struktur ekonomi politik internasional, maka tinggal selangkah lagi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan terciptanya penguasaan global secara total. Pada tahap inilah kembali terjadi perubahan pendekatan dari yang semula menggunakan pendekatan ekonomi dengan strategi penggunaan kekuatan kapital untuk menguasai –tanpa harus menduduki– wilayah jajahan, berubah menjadi pendekatan budaya dengan strategi penggunaan kekuatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk melakukan social engineering –kalaupun tidak bisa dikatakan sebagai proses cuci otak dan indoktrinasi secara halus dan sistematis– terhadap masyarakat di wilayah jajahan. Ini yang kemudian diperkenalkan sebagai Posmo Kolonialisme-Imperialisme atau sering pula disebut sebagai Imperialisme Budaya.
Pada 14 Juni 1992, hanya enam bulan setelah pertemuan World Bank/IMF di Bangkok, PBB menggelar Conference on Environment and Development (Earth Summit) yang dilselenggarakan di Rio de Janeiro dimana untuk pertama kali Agenda 21 diungkap sebagai kitab suci terbaru yang harus diimani oleh seluruh umat di dunia. Lebih dari 900 halaman terbagi dalam 4 bagian dan 40 bab yang terdapat dalam Agenda 21 berisi tentang rencana aksi yang menyeluruh atas bagaimana seharusnya dunia di masa depan.
klik 3 untuk melanjutkan...
[next]
Sebanyak 179 negara memilih untuk mengadopsi program tersebut yang kemudian mengejawantahkannya dalam bentuk pogram Millenium Development Goals (MDG). Inilah blueprint Imperialisme Budaya terbaru yang disusun oleh konspirasi Posmo Kolonialisme-Imperialisme untuk mewujudkan Novus Ordo Seclorum, The New World Order.
Yang perlu digarisbawahi dalam mencermati perubahan pola pendekatan yang terjadi, setiap tahapan perubahan pendekatan tidak berarti menegasikan pendekatan yang dilakukan sebelumnya sebagai sebuah opsi pilihan. Namun lebih pada menempatkan pilihan skala prioritas mana yang lebih didahulukan dengan berbagai varian kombinasinya mengingat ini juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi obyek wilayah jajahan yang memiliki karakteristik serta tingkat kesulitan berbeda-beda.
Dalam strategi pendekatan budaya melalui proses social engineering,
Ø Target yang dituju adalah langsung pada manusia yang nantinya diperankan, difungsikan dan diposisikan sebagai obyek yang akan mengisi bangunan tata sistem dan struktur ekonomi politik dunia yang sudah lebih dulu dipersiapkan.
Ø Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk merubah tata nilai, budaya, sikap perilaku, sistem dan struktur dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah jajahan; agar berorientasi pada tata nilai, budaya, sikap perilaku, sistem dan struktur dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada di Negara-negara barat menuju kearah terciptanya tatanan masyarakat dunia yang kapitalistik dan liberal –Neoliberal economists and politicians preach the “American model” to the world–.
Ø Tujuan jangka pendek
klik 4 untuk melanjutkan...
[next]
1. Menjaga keunggulan posisi dengan memelihara bangunan tata sistem dan struktur ekonomi politik dunia yang sudah tercipta.
2. Menuntaskan penguasaan teritorial dunia atas wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai secara mutlak –seperti yang telah terjadi pada Afghanistan dan Irak dengan target berikutnya adalah Iran dan Korea Utara, (Indonesia ?)–.
3. Mengurangi peran Negara di wilayah jajahan secara perlahan-lahan dengan mengatasnamakan Demokrasi.
Artinya, ketika civil society menguat maka state akan melemah. Dengan demikian, kekuatan modal atau capital pada akhirnya yang akan mengatur kebijakan Negara atas nama mekanisme pasar yang pada dasarnya dikendalikan oleh kaum pemilik modal. Peran dan posisi negara dalam hal ini pemerintah, tidak lebih hanya menjalankan peran administratif ketatanegaraan saja.
Ø Tujuan jangka menengah yang ingin diraih adalah menata ulang wilayah administratif Negara-negara jajahan –melalui gerakan-gerakan separatis seperti yang terjadi saat ini di Aceh, Maluku dan Papua– dengan membentuk Negara-negara kecil baru melalui proses Balkanisasi terhadap wilayah jajahan. Hal ini dilakukan untuk melemahkan tingkat resistensi dan perlawanan terhadap upaya-upaya proses social engineering sehingga memudahkan pengendalian konflik territorial.
Ø Tujuan jangka panjang adalah membentuk Tata Dunia Baru – The New World Order, NOVUS ORDO SECLORUM (lihat lembaran uang pecahan 1 US Dollar), Globalisasi — melalui penciptaan Regional Economies (zona-zona ekonomi regional) yang nantinya akan tergabung dalam United State of e-Global System (Federalisme Global) dibawah kendali Cyber-Capitalism.
Pada awal proses berlangsungnya, untuk menghindari resistensi serta agar memberikan pencitraan kepada penduduk wilayah jajahan bahwa yang mereka lakukan adalah mission-sacréé, maka wacana KKN, HAM, Demokratisasi, Gender dan Liberalisasi Perdagangan menjadi basis standar moral yang digunakan sebagai kemasan untuk melegitimasi setiap tindakan taktis yang mereka lakukan dalam upaya proses social engineering. Walaupun pada prakteknya sering kali mereka juga menggunakan standar ganda sepanjang itu menguntungkan kepentingan mereka.
Seiring dengan laju kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan maka kompleksitas persoalan yang dihadapi menuntut juga adanya langkah-langkah pendekatan politik dan ekonomi yang lebih komprehensif sinergis dengan proses social engineering yang sedang dilakukan. Untuk itu, selain wacana tersebut di atas yang digunakan sebagai basis standar moral, dituntut pula adanya basis standar intelektual berupa kerangka teoritis yang sengaja diciptakan untuk memberikan legitimasi ilmiah akademis atas proses yang sedang berlangsung.
Tercatat sejumlah “nabi-nabi baru” ilmu pengetahuan dimana karya-karya pemikirannya seringkali dikutip sebagai referensi akademis sekaligus jebakan intelektual bagi cendikiawan-cendikiawan di Negara-negara wilayah jajahan (Negara-negara berkembang dunia ke-3) seperti antara lain :
Ø Samuel P. Huntington, karyanya :
1. The Class of Civilizations
2. Political Order in Changing Societies
Ø John Naisbitt, karyanya :
1. Megatrends 2000
2. Megatrens Asia : Eight Asian Megatrends That Are Reshaping Our World
3. Global Paradox
Ø Alvin Toffler, karyanya :
1. The Third Wave
2. Future Shock
3. Powershift : Knowledge, Wealth and Violence at the 21st Century
Ø Kenichi Ohmae, karyanya :
1. The Next Global Stage : The Challenges and Opportunities in Our Borderless World
2. The Borderless World, rev ed : Power and Strategy in the Interlinked Economy
3. The Invisible Continent : Four Strategic Imperatives of the New Economy
4. End of the Nation State : The Rise of Regional Economies
5. The Evolving Global Economy : Making Sense of the New World Order
6. The Global Logic of Strategic Alliances
Ø Anthony J Giddens, karyanya :
1. Runaway World : How Globalization is Reshaping Our lives
2. The Third Way : The Renewal of Social Democracy
3. Modernity and Self -Identity : Self and Society in the Late Modern Age
Ø Daniel Bell, karyanya :
1. The end of Ideology
2. The Cultural Contradictions of Capitalism
3. The Coming of Post-Industrial Society
Ø Hans Peter Martin dan Harald Schumann, karyanya :
1. The Global Trap: Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity
Yang kesemuanya seolah-olah berisi tentang berbagai analisis dan teori-teori baru mengenai perubahan-perubahan dunia yang sudah terjadi, sedang berlangsung dan yang akan datang. Keseluruhan karya-karya tersebut dicitrakan sebagai nubuat-nubuat yang membawa doktrin-doktrin kebenaran baru tentang bagaimana seharusnya masa depan dunia.
Ilustrasi yang tepat atas itu mungkin bisa dilihat dari kejadian pemboman yang menyebabkan hancurnya gedung WTC di New York oleh kelompok fundamentalis Islam yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Hal ini membuat AS justru mendapatkan legitimasi dan justifikasi untuk melakukan invasi ke Afghanistan dan Irak atas nama peperangan melawan terorisme –sesuai dengan apa yang “diprediksi” oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Class of Civilizations yang menyatakan bahwa paska hancurnya komunisme dengan runtuhnya Uni Sovyet, maka yang akan menjadi ancaman berikutnya terhadap kepentingan barat adalah islam–. Walhasil, ladang-ladang minyak berikut jalur pipa distribusi minyak di kedua Negara tersebut sekarang sudah menjadi milik AS dengan “dukungan dan restu” dari pemerintahan boneka yang diciptakannya di kedua Negara tersebut.
Kendati demikian, apabila dicermati lebih jernih dan lebih teliti serta di-elaborasi secara mendalam dengan menggunakan kejernihan pikiran dan logika akal sehat yang kontemplatif serta dituntun oleh budi nurani kemanusiaan yang imanen dan transendental, sesungguhnya kita akan menemukan bahwa karya-karya tersebut ternyata lebih jauh berisi tentang Blue Print lengkap Manual Instruction yang akan dilakukan terhadap masa depan dunia sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan.
Dengan menggunakan logika terbalik, maka tidaklah mengherankan apabila setiap langkah dan tindakan apapun yang mereka lakukan dalam menjalankan berbagai pilihan strategi pendekatan dengan berbagai perubahan varian kombinasinya, menjadi terjustifikasi serta terlegitimasi secara ilmiah dan akademis oleh landasan kerangka teoritis yang justru memang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Jadi apa yang seolah-olah ditulis dalam buku-buku tersebut sebagai Future Analysis sesungguhnya adalah Hidden Agenda (rencana-rencana tersembunyi) yang saat ini by design sedang berproses.
Indonesia Riwayatmu Kini
Kemerdekaan barulah kemerdekaan sejati, jikalau dengan kemerdekaan itu kita dapat menemukan kepribadian kita sendiri. Unsur-unsur dari luar harus kita anggap hanya sebagai pemegang fungsi pembantu belaka, pendorong, stimulans, bagi kegiatan kita sendiri, keringat Indonesia sendiri.
(Ir. Soekarno)
klik 5 untuk melanjutkan...
[next]
Dari sekilas jejak masa lalu di atas tentunya bisa dilihat betapa besar pengaruh Global terhadap perjalanan sejarah Indonesia hingga saat ini, terutama masih segar dalam ingatan kita akan beberapa peristiwa yang belum lama terjadi, bagaimana hancurnya proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwarnai oleh berbagai kerusuhan dan konflik horizontal sebelum kejatuhan Soeharto yang dipicu oleh adanya krisis ekonomi di Asia akibat melonjaknya nilai US Dollar (US $ 1 = Rp. 15.000,-). Lebih lanjut lagi, kondisi ini membawa Indonesia ke dalam turbulensi politik yang berdampak pada instabilitas politik sebagai akibat terjadinya pergantian Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan.
Kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik masih ditingkahi lagi oleh berbagai bencana alam (gempa, tsunami, ancaman gunung berapi, banjir bandang, kekeringan) dan wabah (SARS, flu burung, Chikungunya, demam berdarah, busung lapar) yang memakan korban harta benda dan korban jiwa baik manusia maupun hewan ternak di seluruh penjuru tanah air. Kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi logis dari pencabutan subsidi BBM seperti yang tertuang dalam 50 butir kesepakatan LOI yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dengan IMF pada tahun 1998, makin menyengsarakan rakyat. Masih soal BBM, kenaikan harga BBM baru-baru ini akibat adanya kenaikan harga minyak dunia yang hampir mencapai US $ 150 / barrel malah menimbulkan kelangkaan BBM di dalam negeri. Celakanya, di tengah kelangkaan BBM, masih saja terjadi upaya penyelundupan BBM ke luar negeri. Penjualan asset-asset Negara melalui program Privatisasi BUMN atas perintah IMF dalam kerangka mengurangi defisit anggaran belanja Negara dengan alasan penciptaan Good Corporate Government jelas-jelas adalah siasat untuk membuat NKRI makin terlikuidasi.
Berbagai upaya politik atas nama Reformasi seperti antara lain, Otonomi Daerah yang tadinya dilandasi oleh semangat desentralisasi pada implementasinya justru melahirkan raja-raja kecil di tingkat daerah yang mewarisi sikap despotis otoritarian para petinggi pusat di masa Orde Baru. Amandemen terhadap UUD 1945 yang kebablasan dengan menghilangkan fungsi dan peran lembaga tertinggi Negara MPR-RI melalui sistem bikameral yang secara gegabah mengadopsi sistem bikameral kongres dan senatorial di AS hanya dilakukan semata-mata atas nama Demokrasi membuat Republik Indonesia menjadi Negara Unitarian (Kesatuan) yang kental beraroma Federal. Ditambah lagi pemberian otonomi khusus kepada sejumlah daerah yang bergolak akibat adanya gerakan separatis dukungan ‘Internasional’ menyiratkan adanya upaya untuk secara sembunyi-sembunyi memaksakan konsep Negara Bagian segera diimplementasikan. Sebagai konsekuensi logis Demokrasi –ditengah rendahnya apresiasi politik rakyat akibat pembodohan politik selama 32 tahun di masa Orde Baru–, diselenggarakanlah Pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden yang penuh diwarnai oleh berbagai konspirasi beraroma money politics yang rawan dengan konflik horisontal. Hal tersebut semakin memuncak dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di berbagai daerah di Indonesia yang akan semakin menambah daftar panjang daerah yang terlibat konflik horizontal selain yang sudah terjadi di Poso dan Maluku.
Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi konflik perbatasan dengan Malaysia yang mengklaim perairan Ambalat adalah bagian dari wilayahnya. Belum lagi adanya upaya yang disponsori oleh sejumlah Negara Kapitalis barat untuk membentuk Uni Timor dengan mencoba melepaskan NTT dari NKRI agar bergabung dengan Timor Leste sungguh-sungguh telah merongrong kedaulatan NKRI. Aksi-aksi terror Bom dan gerakan anarkis ala Taliban oleh sejumlah organisasi dengan mengatasnamakan Islam membuat posisi Indonesia semakin melemah di mata pergaulan internasional. Euphoria kebebasan pers tanpa batas yang dilandasi atas dasar Hak Asasi Manusia untuk menerima informasi seluas-luasnya makin memprovokasi keadaan kearah yang tidak kondusif dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makin mahalnya biaya pendidikan dibanding dengan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat memunculkan fenomena bunuh diri di kalangan anak-anak putus sekolah. Selain itu, makin tingginya tingkat kriminalitas dengan maraknya perjudian, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, prostitusi, sex bebas, trans-gender, homosexual, korupsi, perampokan, penjambretan, pemerkosaan, penghilangan nyawa, mutilasi dan berbagai aksi tindak kriminal lainnya adalah indikator hancurnya mental, akhlak dan moral bangsa membawa kondisi NKRI semakin terpuruk.
Yang juga tak kalah memprihatinkan adalah upaya penegakkan hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum ternyata masih menjadi barang mewah yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang berduit yang mampu menyiasati hukum untuk kepentingannya. Masih berlangsungnya praktek mafia peradilan dan percaloan perkara peradilan yang melibatkan petinggi-petinggi institusi penegakkan hukum makin dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu. Campur tangan politik dalam beberapa perkara peradilan memperlihatkan adanya kecenderungan tebang pilih untuk menghancurkan lawan-lawan politik melalui proses hukum.
Lagi-lagi hukum hanya menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi yang bersembunyi di belakangnya. Fenomena main hakim sendiri di kalangan masyarakat serta adanya pendapat umum yang berkembang, “Tadinya cuma kehilangan ayam, tetapi akibat dilaporkan kepada pihak berwajib malah jadi kehilangan kambing“, adalah indikasi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya penyelesaian melalui jalur hukum.
Pengaruh global yang paling berakibat buruk adalah proses penghancuran nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai spritualitas berkeTuhanan yang selama ini menjadi fondasi dari bangunan tatanan masyarakat gotong-royong, perlahan tapi pasti makin tercerabut dari akarnya.
Budaya lokal seperti halnya Mapalus di Manado, Pela Gandong di Ambon, Dalihan Natolu di Batak, Rembug Desa di Jawa yang sarat dengan nilai-nilai gotong-royong semakin tersingkir dari kehidupan masyarakat. Derasnya arus budaya asing yang lebih mengedepankan semangat individualisme yang berorientasi pada materialisme dan hedonisme sedemikian merasuk di tengah-tengah masyarakat. Celakanya, hal-hal seperti ini mendapat dukungan yang kuat dari Sistem Pendidikan Nasional yang hanya sibuk berkutat mengurusi proyek Ujian Akhir Nasional (UAN) ketimbang menjalankan amanah Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa. Belum lagi maraknya tayangan-tayangan di layar kaca maupun pemberitaan-pemberitaan dan berbagai artikel di media cetak yang hanya dipenuhi semangat penghambaan kepada kepentingan para pemasang iklan yang hanya mau tahu bagaimana membuat produknya laku terjual tanpa peduli pada dampak kerusakan moral, mental dan akhlak yang ditimbulkannya. Bangsa ini telah dimabukkan oleh berbagai ajang kontes kecantikan dan festival tarik suara yang menjanjikan popularitas dan ketenaran dengan membawa sebuah harapan untuk menjadi yang terbaik dimana dihadapannya seolah-olah terhampar padang rumput kesuksesan yang dibawahnya mengalir sungai-sungai kemewahan berisi harta dan permata.
Berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di atas, seharusnya segera dipahami oleh para anak bangsa, pemimpin bangsa, pemuka agama, pemuka masyarakat dan para elit penyelenggara Negara bahwa apa yang sekarang terjadi dan sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah bagian dari power play maupun power game yang sedang dimainkan oleh suatu struktur virtual demi penguasaan total atas NKRI sebagai wilayah jajahan yang sejak zaman dulu secara geostrategis dan geopolitis memang sangat strategis –Sea Lane of Communication, terletak di antara dua benua dan dua samudera–, serta kaya akan potensi alam dengan jumlah penduduknya yang potensial sebagai pasar yang menjanjikan sebagai tempat penanaman modal.
Celakanya, entah disadari atau tidak, banyak anak bangsa dari seluruh golongan dan lapisan masyarakat mulai dari pengemis, supir, buruh, petani, nelayan, mahasiswa, politisi, dosen, pengacara, birokrat, guru, aktivis ORMAS & LSM, jurnalis, presenter, insan pers, tentara, elit politik (legislatif, eksekutif, yudikatif), penyelenggara pendidikan, profesional, aparat penegak hukum, pengamat, seniman, pengusaha, akademisi, peneliti, intelektual, aktor-artis, guru agama, ulama, pemuka-pemuka agama dan masyarakat bahkan sampai Presiden; tanpa memandang dari suku dan agama apapun, tua – muda, perempuan-laki-laki di berbagai sektor baik yang terjun di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, kesenian, hukum, lingkungan hidup, iptek, infokom, pendidikan, pertahanan dan keamanan maupun keagamaan; dengan penuh euphoria menyediakan diri untuk menjadi aktor-aktor reality show yang siap memainkan “script” dari para sutradara asing atas dukungan dana yang tak terbatas dari para produser ekonomi politik dunia. Mereka inilah para komprador dan anték-anték yang selama ini sesungguhnya menjadi operator-operator dan agen-agen dari kegiatan intelijen Kapitalisme Internasional di wilayah kedaulatan NKRI.
“Tiadalah suatu Negara di manapun juga mendapatkan kekuatan dan keutuhannya tanpa menyatukan mereka dengan pemimpinnya. Jika pun ada, maka akan kita temukan suatu pemandangan dimana para petinggi politik dan para pengusaha raksasa akan berkomplot untuk menjarahi kekayaan bangsa sendiri dan bangsa lainnya, sementara rakyat akan tetap dibiarkan bodoh agar tak tahu perihal hak-haknya lalu mereka akan dimabukkan oleh kemewahan harta benda hingga mereka tiada lagi punya kepedulian diantara rasa kemanusiaan yang sebenarnya sering mereka banyolkan.
Itulah tirani baru dari Negara modern…!!!”
Tangan Dajjal Memperbudak Indonesia
Amerika Syarikat adalah satu negeri besar yang sebenarnya dikendalikan oleh segelitir elit rahsia yang bertuhankan Lucifer atau Dajjal. Rakyat Amerika pun banyak yang tidak menyedari hal ini. Para elit ini memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia dan sangat bernafsu untuk menjajah semua umat manusia untuk diperbudaknya. Tujuan akhir kelompok elit ini adalah menciptakan satu dunia yang baru dimana mereka menjadi penguasa satu-satunya dan selain mereka adalah budak/ hamba, dan satu dunia yang hanya memiliki satu agama bernama Pluralisme.
klik 6 untuk melanjutkan...
[next]
Berbagai organisasi dibentuk oleh elit Luciferian ini dengan nama-nama yang berbeza. Di antaranya adalah Freemasonry, Illuminati, Bohemian Groove, The Round Table, Bildeberger, Zionis, Trilateral Commission, Neo-Liberal, Liberal Christianity atau juga Judeo-Christian, Islamic Liberal (di Indonesia bernama Jaringan Islam Liberal atau JIL), Gereja Syaitan, dan sebagainya. Mereka inilah sesungguhnya penguasa dunia sekarang dan yang juga menjajah rakyat Amerika Syarikat.
Kelompok Luciferian atau Dajjal ini telah berhasil menjajah kembali Indonesia sejak kejatuhan Soekarno. Orde Baru (The New Order) adalah ciptaan mereka yang menyimbolkan jika negara kaya ini merupakan modal bagi pelaksanaan The New World Order. Jenderal Suharto merupakan salah satu tokoh sentral yang membawa negeri ini kembali ke dalam masa penjajahan lagi. Jika dulu orang-orang bule langsung datang ke negeri ini dan melakukan penjajahan, maka sekarang sudah tidak perlu lagi demikian, kerana banyak orang-orang Indonesia sendiri yang ternyata mahu diajak bersekutu dengan kaum Dajjal untuk menghisap kekayaan bangsa dan negerinya sendiri. Banyak orang Indonesia yang mahu menjadi pelayan bagi kepentingan kelompok Dajjal dalam menghancurkan negerinya sendiri. Ini dilakukan tentu ada imbalannya. Orang Indonesia yang menjadi budak-budak Dajjal Internasional ini diberi kemewahan hidup, kaya raya, dan dengan begitu sangat mencintai dunia yang bagi mereka adalah surga. Inilah salah satu tipu daya Dajjal kepada manusia.
Sejak masa Harto bahkan Karno, Indonesia telah jatuh ke dalam cengkeraman kelompok Dajjal Internasional. Kondisi ini diteruskan oleh para penguasa seterusnya sampai detik ini.
Utang Warisan
Utang Era Soekarno (1945–1966)
Presiden Soekarno adalah sosok pemimpin yang sebenarnya anti utang. Salah satu bapak pendiri bangsa ini pernah memberikan satu pernyataan terkenal yaitu “Go To Hell with Your Aid” yang menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1956. Dari pernyataan tersebut, Soekarno dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil sikap untuk menolak intervensi asing.Namun, pada akhir pemerintahan Soekarno, negara ini ternyata dibebani oleh utang. Seperti dikutip dari harian Republika (17/4/2006), jumlah utang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno sebesar US$6,3 miliar, terdiri dari US$4 miliar adalah warisan utang Hindia Belanda dan US$2,3 miliar adalah utang baru. Utang warisan Hindia Belanda disepakati dibayar dengan tenor 35 tahun sejak 1968 yang jatuh tempo pada 2003 lalu, sementara utang baru pemerintahan Soekarno memiliki tenor 30 tahun sejak 1970 yang jatuh tempo pada 1999.
Utang Era Soeharto (1966–1998)
klik 7 untuk melanjutkan...
[next]
Pada masa Orde Baru, utang didefinisikan menjadi penerimaan negara. Berarti pemerintah saat itu membiayai program-program pemerintah melalui instrumen pendapatan yang salah satunya adalah utang. Jika dilihat dari struktur anggaran pemerintah, maka utang dimasukkan ke dalam porsi penerimaan selain pajak.Selama 32 tahun berkuasa, ciri kuat pemerintahan Orde Baru adalah sangat sentralistik dan sering disindir berasaskan “Asal Bapak Senang” (ABS) sehingga kerap membuat masalah utang negara menjadi hal yang “tabu” untuk dibicarakan. Akibatnya, pengelolaan utang negara pun menjadi sangat tidak transparan. Orde Baru “diklaim” berutang sebesar Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahannya, maka utang negara bertambah sekitar Rp46,88 triliun tiap tahun.Sampai 1998, dari total utang luar negeri sebesar US$171,8 miliar, hanya sekitar 73% yang dapat disalurkan ke dalam bentuk proyek dan program, sedangkan sisanya (27%) menjadi pinjaman yang idle dan tidak efektif. Alhasil, di masa Orde Baru, utang negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang sentralistik yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah, bukan berdasarkan keinginan pusat.Pada masa Orde Baru, kredit Indonesia mendapat rating BBB dari Standard & Poor’s (S&P), lembaga penilai keuangan internasional. Rating BBB, yang hanya satu tingkat di bawah BBB+, membuat iklim investasi dan utang Indonesia pada masa Orde Baru dinilai favorable bagi para investor, baik domestik maupun asing. Komposisi utang Orde Baru terdiri atas utang jangka panjang dengan tenor 10–30 tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan bahwa utang Orde Baru jatuh tempo pada 2009 dengan struktur utang yang jatuh tempo sepanjang tahun 2009 adalah sebesar Rp94 triliun, terdiri dari Rp30 triliun berupa utang domestik dan Rp64 triliun berupa utang luar negeri.
Utang Era Habibie (1998–1999)
Masa pemerintahan B. J. Habibie merupakan pemerintahan transisi dari Orde Baru menuju era Reformasi. Habibie hanya memerintah kurang lebih setahun, 1998–1999. Pada 1998 terjadi krisis moneter yang menghempaskan perekonomian Indonesia dan pada saat yang bersamaan juga terjadi reformasi politik. Kedua hal ini mengakibatkan rating kredit Indonesia oleh S&P terjun bebas dari BBB hingga terpuruk ke tingkat CCC. Artinya, iklim bisnis yang ada tidak kondusif dan cenderung berbahaya bagi investasi.Pada masa pemerintahan Habibie, utang luar negeri Indonesia sebesar US$178,4 miliar dengan yang terserap ke dalam pembangunan sebesar 70%, dan sisanya idle.
Terjadinya penurunan penyerapan utang, yaitu dari 73% pada 1998 menjadi 70% pada 1999, disebabkan pada 1999 berlangsung pemilihan umum yang menjadi tonggak peralihan dari Orde Baru menuju era Reformasi. Banyak keraguan baik di kalangan investor domestik maupun investor asing terhadap kestabilan perekonomian, sementara pemerintah sendiri saat itu tampak lebih “disibukkan” dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Utang Era Gus Dur (1999–2001)
Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, naik sebagai Presiden RI ke-4 setelah menang dalam Pemilu 1999. Namun, pada masa pemerintahan Gus Dur kerap terjadi ketegangan politik yang kemudian membuat Gus Dur terpaksa lengser setelah berkuasa selama kurang lebih dua tahun 1999–2001. Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.Saat itu utang pemerintah mencapai Rp1.234,28 triliun yang menggerogoti 89% PDB Indonesia. Porsi yang cukup membahayakan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain porsi utang yang besar pada PDB, terjadi pula peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Rasio bunga utang terhadap pendapatan pada 2001 meningkat sekitar 4,6%, dari 24,4% menjadi 29%, sedangkan terhadap belanja meningkat sebanyak 2,9% menjadi 25,5% pada tahun yang sama. Saat itu Indonesia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perangkap utang (debt trap).
Pemerintahan Gus Dur mencatatkan hal yang positif dalam hal utang, yaitu terjadi penurunan jumlah utang luar negeri sebesar US$21,1 miliar, dari US$178 miliar pada 1999 menjadi US$157,3 miliar pada 2001. Namun, utang nasional secara keseluruhan tetap meningkat, sebesar Rp38,9 triliun, dari Rp1.234,28 triliun pada 2000 menjadi Rp1.273,18 triliun pada 2001. Sementara itu, porsi utang terhadap PDB juga mengalami penurunan, dari 89% pada 2000 menjadi 77% pada 2001.
Utang Era Megawati (2001–2004)
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hanya berlangsung selama tiga tahun (2001–2004). Namun, pada masa pemerintahan presiden wanita Indonesia pertama ini banyak terjadi kasus-kasus yang kontroversial mengenai penjualan aset negara dan BUMN. Pada masanya, Megawati melakukan privatisasi dengan alasan untuk menutupi utang negara yang makin membengkak dan imbas dari krisis moneter pada 1998/1999 yang terbawa sampai saat pemerintahannya. Maka, menurut pemerintah saat itu, satu-satunya cara untuk menutup APBN adalah melego aset negara.Privatisasi pun dilakukan terhadap saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan hanya sekitar 20% dari total nilai BLBI. Bahkan, BUMN sehat seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah pun ikut diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003). Jadi, total Rp18,5 triliun masuk ke kantong negara.Alhasil, selama masa pemerintahan Megawati terjadi penurunan jumlah utang negara dengan salah satu sumber pembiayaan pembayaran utangnya adalah melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp1.273,18 triliun turun menjadi Rp1.225,15 triliun pada 2002, atau turun sekitar Rp48,3 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat sehingga pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp1.299,5 triliun. Rata-rata peningkatan utang pada tiga tahun pemerintahan Megawati adalah sekitar Rp25 triliun tiap tahunnya.
Namun, terdapat hal positif lain yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati, yaitu naiknya tingkat penyerapan pinjaman luar negeri Indonesia. Sejak 2002 hingga 2004, penyerapan utang mencapai 88% dari total utang luar negeri yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah makin serius menggunakan fasilitas utang yang ada untuk kegiatan pembangunan. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari porsi utang terhadap PDB yang makin turun, yakni dari 77% pada 2001 menjadi 47% pada 2004. Menurunnya rasio utang terhadap PDB turut menyumbang meningkatnya rating kredit yang dilakukan oleh S&P dari CCC+ pada 2002 menjadi B pada 2004.
Utang Era SBY (2004–2009)
Pemerintahan SBY-JK dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya menjadi pemerintahan pertama yang dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia. Sistem politik yang makin solid membawa ekspektasi dan respons positif pada kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai PDB Indonesia yang terus meningkat hingga mendekati angka Rp1.000 triliun pada 2009. Tingkat kemiskinan pun diklaim “turun” oleh pemerintah (meskipun sampai saat ini definisi mengenai kemiskinan masih menjadi perdebatan).Namun, bagaimana dengan masalah pengelolaan utang negara pada pemerintahan ini? “Diwarisi” utang oleh pemerintahan sebelumnya sebesar Rp1.299,5 triliun, jumlah utang pada masa pemerintahan SBY justru terus bertambah hingga menjadi Rp1.700 triliun per Maret 2009. Dengan kata lain, rata-rata terjadi peningkatan utang sebesar Rp80 triliun setiap tahunnya atau hampir setara dengan 8% PDB tahun 2009. Utang pemerintah sebesar Rp1.700 triliun itu terdiri dari Rp968 triliun utang dalam negeri (57%) dan Rp732 triliun utang luar negeri (43%). Pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai program-program dan proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemiskinan, lingkungan, dan infrastruktur.Meski jumlah utang bertambah besar, dalam lima tahun pemerintahan SBY, penyerapan utang terhitung maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat penyerapan yang rata-rata mencapai 95% dari total utang. Lalu, apa implikasi dari penyerapan ini? Nilai PDB Indonesia pun makin tinggi.
Apabila ditelusuri lebih jauh, selama lima tahun terakhir, rasio utang negara terhadap PDB terlihat makin kecil, hingga menyentuh 32% pada 2009.Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan fakta-fakta bahwa utang makin besar, tetapi tingkat penyerapan tinggi, PDB makin tinggi, dan rasio utang terhadap PDB makin rendah? Dengan jumlah utang meningkat rata-rata Rp80 triliun per tahun selama lima tahun terakhir, sementara nilai PDB rata-rata meningkat 6,35% tiap tahun pada 2005–2008 (dengan memakai tahun dasar 2000 sesuai data Bank Indonesia) dengan target PDB 2009 mendekati angka Rp1.000 triliun, dan rasio utang terhadap PDB makin kecil, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor kunci pembangunan negara ini adalah utang. Rasio utang yang makin mengecil terhadap PDB bukanlah karena utangnya yang mengecil, melainkan karena PDB-nya yang makin membesar.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI, dapat dilihat bahwa pada APBN tahun anggaran 2009 terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp204,837 miliar, yang terdiri dari Rp116,996 miliar untuk kebutuhan pembayaran utang (57%) dan Rp139,515 miliar untuk menutupi defisit (68%). Lalu, dari manakah sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran ini? Lagi-lagi berasal dari utang, sebesar 99% atau Rp201,772 miliar, baik berupa utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Jadi, boleh dibilang, Indonesia membayar utang dengan berutang alias gali lubang tutup lubang.
Masih menurut sumber data yang sama, pada 2033, atau 24 tahun dari sekarang, 98% utang dalam negeri pemerintah senilai Rp129 triliun akan jatuh tempo. Menurut data The Indonesia Economic Intelligence (IEI), dana sebesar Rp129 triliun itu merupakan dana eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memang sudah harus dibayarkan kepada Bank Indonesia.
BLBI sendiri hingga kini masih menjadi isu yang kontroversial dan belum tuntas penyelesaiannya.Saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan bahwa pemerintah sekarang boleh dibilang sedang bangkrut atau tidak punya cukup uang untuk membangun dan membiayai perekonomian negara ini. “Government is broke. Penerimaan pemerintah berkurang karena pajak yang masuk berkurang,” kata Presiden ketika menyikapi kondisi perekonomian Indonesia saat krisis global terjadi. Pernyataan tersebut merefleksikan kondisi ekonomi nasional yang sangat rapuh saat menghadapi krisis. Maka, jalan untuk keluar dari masalah ini adalah lagi-lagi dengan berutang.”Supaya masyarakat juga sdikit tahu bagaimana keadaan finansial negara”
*-Mengenai data FREEPORT.-*
klik 8 untuk melanjutkan...
[next]
Sejak 1967 pada awal era Suharto hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.
Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.
Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.
Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba.
Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. “Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut,”. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.
Berdasarkan data yang dirilis Oleh PT Freeport Indonesia dan dimuat oleh BBC news, bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia pada aksi mogok perharinya mencapai US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Maka manusia awam sekalipun dapat menebak, berapa besar penghasilan PT Freeport Indonesia perhari. Artinya “kerugian” yang disampaikan sebagai akibat pemogokan dapat dibaca sebagai sebuah “Keuntungan/pemasukan” bersih PT Freeport Indonesia yang diperoleh setiap hari adalah : US $19 juta atau sekitar Rp 114 miliar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000..
Coba silahkan hitung jika penghasilan Freeport perhari US$19jt atau dalam Rupiah 114 milyar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Lalu berapa pemasukan perbulan..??
USD$ 19.000.000 x 30 = USD$ 570.000.000 atau dalam kurs rupiah jika kurs dollar sekarang tahun 2014 USD$ 1 = Rp 11.500, Maka USD$ 570.000.000 x Rp 11.500 = Rp. 6.555.000.000 atau Rp. 6,5 Trilyun.
Berapa pemasukan Freeport pertahun..??? maka hasilnya Rp. 6,5 trilyun x 12 bulan = Rp. 78 Trilyun.
Maka coba lihat kembali ke atas hutang terbanyak indonesia pada era presiden sama2 dari MILITER yaitu Suharto dan SBY, Hutang pada era Suharto rata-rata sebesar Rp. 46 trilyun/Thn dan pada era SBY utang indonesia kepada IMF (Bank Dunia Milik AMERIKA) rata-rata sebesar Rp. 80 Trilyun/Thn.
Ini Artinya Amerika ambil kekayaan alam indonesia lewat FREEPORT, lalu uangnya dihutangkan kembali kepada indonesia dengan di bebani bunga dan masa jatuh tempo.
Kok bisa2nya mau ganyang amerika wong utangnya saja segunung, siapapun presidennya nanti akan menjadi pertaruhan berat.
Hebaat Selamat berbahagia buat Amerika atas kecerdikannya dan selamat BERDUKA CITA buat Indonesia atas kebodohannya.
Semua orang Indonesia, apakah itu para intelektual, tokoh dan aktivis agama, rohaniawan, awam maupun militer, yang tertipu oleh tipu daya Dajjal ini, tertipu oleh kelazatan kehidupan duniawi yang ditawarkan dan diberikannya, mahu menjadi budak-budak Dajjal dengan senyum yang lebar. Mereka semua telah terlena dan terbius oleh dunia yang diciptakan Dajjal sehingga merasa nyaman dan tidak ingin keluar dari lingkungan yang penuh dengan segala kemewahan dan kelezatan. Bahkan banyak yang sujud syukur ketika namanya masuk ke dalam lingkungan Dajjal bagaikan hendak memasuki gerbang surga. Padahal semua ini adalah tipuan Iblis.
Ada banyak tokoh Indonesia yang menjadi anggota kelompok Dajjal Internasional. Bahkan di tahun 2006, terdapat sekurangnya lima tokoh Indonesia yang jelas-jelas masuk dalam daftar keanggotaan Trilateral Commission untuk wilayah Asia-Pasific. Dan berapa banyak tokoh Indonesia yang masuk menjadi anggota Neo Liberalis dengan simbol piramid? Cuba anda tengok sekarang, siapa parti politik yang simbolnya adalah membentuk piramid (segitiga) dengan tangannya? Piramid adalah simbol kelompok Dajjal yang paling purba, merujuk pada bentuk piramid Mesir Kuno yang merupakan induk bagi ilmu sihir Kabbalah.
Banyak yang tidak percaya dengan apa yang telah dipaparkan dengan begitu gamblang. Semua ini disebabkan otak dan wawasan manusia Indonesia yang telah banyak diracuni oleh upaya disinformasi dan cuci otak melalui media-media besar dan sebagainya, hingga orang-orang jahat didukung habis-habisan dan orang-orang baik yang menyeru kepada ketauhidan malah dianggap sebagai agen Mossad, agen BIN, dan sebagainya. Dunia memang telah terbalik. Dan di sudut yang paling gelap di sana, Dajjal tengah tertawa terbahak-bahak melihat banyak manusia Indonesia yang dengan bodoh dan bebalnya begitu bangga mengibarkan panji NeoLib sekarang ini. Mereka dengan senyum mengembang tengah berlari melewati jalan Dajjal yang begitu mulus dan lapang, namun tidak eadar jika dihujung jalan itu ada jurang yang amat dalam bernama Neraka Jahanam.
Pernah berjanji menghentikan utang luar negeri saat kampanye, kini Jokowi justru getol berhutang. Akhir 2015 total utang diperkirakan mencapai Rp3.303 triliun.
Setiap bayi yang lahir ke dunia, dia dalam keadaan fitrah, suci, tanpa kesalahan dan dosa. Tapi, di Indonesia, di era kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang, setiap bayi yang lahir langsung membawa beban utang sebesar Rp13 juta. Wow, angka yang sangat besar bagi seorang bayi.
Tentu ini adalah sekadar hitung-hitungan jika utang pemerintah Indonesia dibagi secara merata kepada seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya, kondisi itulah yang terjadi pasca enam bulan Indonesia dipimpin Jokowi. ?
?
Bagaimana hitungan-hitungannya?. Begini alurnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Keuangaan, posisi utang pada 2014, atau utang yang ditinggal oleh rezim SBY sebesar Rp2.604 triliun. Sekarang, masa rezim Jokowi, jumlah utang sementara sampai Maret lalu baru sekitar Rp2.795 triliun, alias naik Rp191 triliun.
 |
| Kertas |
Menurut Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Maret 2015, total posisi utang Indonesia sebesar Rp2.796 triliun. Angka sebesar itu berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun, dan SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp2.099 triliun.
Rinciannya lagi, utang yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun itu berasal dari pinjaman bilateral dari negara Jepang sebesar Rp219.6 triliun, Prancis sebesar Rp24.9 triliun, Jerman sebesar Rp20.4 triliun, dan negara lainnya sebesar Rp77.92 triliun.
Utang Indonesia yang berasal dari pinjaman dalam bentuk multilateral seperti Bank Dunia sebesar Rp182.8 triliun, Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp110.4 triliun, IDB sebesar Rp7.8 triliun, dan lainnya sebesar Rp2.6 triliun.
Ada juga pinjamana Indonesia dari komersial bank sebesar Rp46.1 triliun, suppliers sebesar Rp0.21 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3.3 triliun.
Dengan utang-utang yang dimiliki, sambung Uchok, maka utang Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi bertambah sebesar Rp191 triliun."Penambahan utang ini baru sedikit, dan angkanya juga baru sementara saja. Jadi jangan bangga dulu sama presiden yang suka cengengesan ini," tegas Uchok.
Kata Uchok, serita soal utang ini belum akan usai. Oleh karena sejak APBN P 2015 disahkan oleh DPR, ternyata rezim Jokowi membutuhkan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan sebesar Rp.507 triliun. Angka ini digunakan untuk menutupi adanya defisit anggaran dalam APBN P 2015 sebesar Rp222 triliun, juga untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp223.0 triliun, dan pembiayaan non utang sebesar Rp62 triliun.
Nah, anggaran sebesar Rp507.5 triliun untuk menutupi pembiayaan di atas bakal didapat dari utang sebesar Rp502.4 triliun, dan sRp5.1 triliun dari non utang. Jadi, utang sebesar Rp507.5 triliun itu pada hakikatnya hanyalah “gali lobang tutup lobang.”
"Jadi, pada akhir tahun nanti atau akhir tahun 2015, rezim Jokowi akan punya utang sebesar Rp3.303 triliun yang akan dibebanin kepada pembayaran pajak. Artinya, gara-gara rezim Jokowi punya utang sampai sebesar Rp3.303 triliun maka setiap penduduk akan punya utang sebesar Rp13 juta per orang," jelas Uchok seperti dikutip Harian Terbit.
Proyek Infrastruktur Dibiayai Utang
Meski pada kampanye Pilpres 2014 lalu Jokowi berkomitmen akan menghentikan utang luar negeri, faktanya hingga saat ini pemerintah belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pasalnya, sederet proyek pembangunan infrastruktur oleh kementerian telah diajukan dengan mengandalkan suntikan dana asing.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut beberapa proyek yang sudah diajukan untuk lima tahun ke depan. Untuk program kebutuhan air minum dan sanitasi sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp64.822 triliun, jalan tol USD 3 miliar atau sekitar Rp38.893 triliun, konektivitas jembatan dan jalan USD2 miliar atau sekitar Rp25.929 triliun, waduk di 49 titik USD 1,5 miliar atau sekitar Rp19.446 triliun. Sementara untuk penanggulangan banjir sekitar USD1,6 miliar atau Rp20.743 triliun, dan untuk perumahan USD 1 miliar atau sekitar Rp12.964 triliun.
"Ini belum final (pembahasannya) dan kita harus memanfaatkan utang luar negeri yang murah karena kita akan masuk ke negara middle income. Kalau sudah masuk ke negara middle income, kita enggak akan punya fasilitas (bunga murah) itu lagi. Itu tadi arahannya Pak Menko," ucap Basuki di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2) lalu.
Indonesia Dijajah
Uchok menilai, dengan utang-utang yang dimiliki maka Indonesia tidak mempunyai kemandirian di atas kaki sendiri sehingga tugas pemerintah setiap tahun hanya mencetak utang baru. "Sudah jelas, masih banyak utang luar negeri kita ini sangat menganggu kedaulatan negara ini," ujarnya.
klik 9 untuk melanjutkan...
[next]
Selain itu, banyak pejabat negara juga tidak ada rasa malu menjadi sales untuk melobi dan mencari utang baru tersebut. "Jokowi juga tidak malu-malu lagi karena akan berhutang ke Bank Dunia sebesar Rp143 triliun. Ini benar benar prestasi yang tidak disukai sejarah," jelas Uchok.
Senada dengan Uchok, Koalisi Anti Utang (KAU) juga menilai pemberian utang adalah salah satu bentuk penjajahan baru. Ketua KAU, Dani Setiawan menilai utang asing Indonesia yang terlalu besar membuat Indonesia sulit mandiri dan berdaulat. Utang, menurutnya, menjadi instrumen penjajahan baru.
"Semakin besar utang luar negeri itu, semakin kecil peluang Indonesia akan mandiri secara ekonomi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.
Dani menyayangkan masih bergantungnya pemerintah pada dana asing untuk pembangunan. Padahal, lanjutnya, pemerintah telah mencabut dana subsidi bahan bakar minyak (BBM). Seharusnya dana tersebut lebih dari cukup untuk membiayai pembangunan.
Selain itu, utang asing turut memperkaya negara maju. Pasalnya, negara maju bisa menikmati pembayaran bunga utang dari Indonesia. "Lewat utang, negara maju seperti Jepang, Eropa, Amerika jadi kaya. Karena mereka tanpa kerja terus dapat jatuh tempo bunga dan pokok. Lalu dapat akses pasarnya," jelasnya.
Bahaya Utang Luar Negeri
Menurut syariat Islam, utang yang menggunakan bunga (riba), baik kecil maupun besar, baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif adalah haram karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (lihat QS. Al Baqarah: 275).
Utang untuk membiayai proyek-proyek produktif sejatinya membahayakan (dharar) eksistensi sebuah negara. Hal ini karena, utang-utang yang diberikan negara asing atau lembaga-lembaga internasional itu dibagi menjadi dua katagori, utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek bertujuan untuk menghancurkan mata uang suatu negara dengan membuat kekacauan pada sektor moneter. Hal ini terjadi ketika utang tersebut mengalami jatuh tempo pembayaran.
Sementara utang jangka panjang diberikan dengan maksud jangka panjang pula supaya utang negara itu terus menumpuk dan jumlahnya membesar. Karena utang yang menumpuk, APBN pasti kacau. Akibatnya, negara tidak akan mampu membayar utang-utang tersebut. Sebagai kompensasinya, negara-negara asing atau lembaga internasional pemberi utang itu akan melakukan intervensi terhadap kebijakan ekonomi dan menguasai kekayaan alam negara tersebut. Bisa juga dengan menguasai perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan demikian penjajahan secara ekonomi terhadap suatu negara benar-benar terjadi.
Karena itulah menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, pemerintah tidak diperbolahkan mendanai proyek-proyek infrastruktur, walaupun proyek tersebut produktif, dengan jalan utang. Negara, tulisnya, harus mampu mendanai sendiri proyek-proyek tersebut.
SAAT ini Indonesia tengah berada dalam kondisi kritis yang harus segera diberi penanganan. Ancaman dari dua racun yang sangat berbahaya, yakni neoliberalisme dan neoimperialisme, telah meluas dan menguat dari waktu ke waktu. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan segala kekayaan yang dimilikinya dan predikat ‘meredeka’ nya akan dipertanyakan kermbali.
Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme yang juga dikenal dengan paham ekonomi liberal berfokus pada perdagangan bebas atau pasar bebas. Hal ini tentu sangat berbahaya karena berpotensi mematikan produk-produk dalam negeri. Salah satu jalan yang ditempuh dalam neoliberalisme ini adalah penghapusan subsidi yang saat ini sedang menjamur di Indonesia.
Sedikit demi sedikit pemerintah mulai mengahpus subsidi yang dahulunya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, jika pemerintah menghapus subsidi BBM, harga BBM akan menyesuaikan harga pasar. Di sisi lain, dengan banyaknya SPBU asing yang telah tersebar di Indonesia, masyarakat Indonesia akan lebih memilih SPBU asing yang menyediakan BBM dengan kualitas lebih baik namun harganya tidak berbeda jauh dari harga BBM lokal.
Hal inilah yang kini terjadi di Indonesia; SPBU – SPBU asing mulai banyak diminati masyarakat Indonesia. Tidak hanya BBM, pencabutan subsidi juga dilakukan pemerintah pada gas dan listrik. Kebijakan – kebijakan di Indonesia sudah semakin liberal. Kondisi seperti ini hanya akan menguntungkan asing dan semakin menyengsarakan rakyat.
Di sisi lain, neoliberalisme ini erat kaitannya dengan neoimperialisme, sebuah penjajahan gaya baru, yang kini tengah mencengkeram Indonesia dengan sangat kuat. Dalam penjajahan gaya baru ini, penjajah tidak perlu lagi menggunakan senjata atau menjajah secara fisik. Negara terjajah akan dengan sendirinya menyerahkan kekayaannya kepada penjajah.
Inilah penjajahan dengan cara yang sangat halus sampai-sampai negara yang dijajah tidak menyadari bahkan sangat menghormati penjajahnya. Fenomena inilah yang kini mudah sekali kita temukan di negeri ini. Mau menilik Freeport? Yuk lihat Freeport sudah mengeruk berapa banyak kekayaan Indonesia. Dari mulai masih berbentuk gunungan hingga kini sudah menjadi lubang besar.
Konon, emas yang yang diambil baru satu gunungan. Di bawahnya, masih ada dua gunungan lagi yang siap sedia untuk dikeruk mereka yang kemudian hasilnya dijual ke Indonesia dengan harga yang melambung, pun juga dibeli oleh masyarakat kita. Miris, bukan? Itu baru emas, bagaimana dengan yang lain?
Contoh lainnya adalah tambang minyak. Pada even Pertamina Goes to Campus 2015 yang diselenggarakan di UGM beberapa waktu lalu, dipaparkan bahwa Pertamina hanya memiliki sekitar 20% minyak di Indonesia. Sisanya? Tentu, siapa lagi kalau bukan para penjajah alias asing?
Tidakkah kita geram melihat fakta ini? Fakta bahwa kekayaan Indonesia dikuasai asing sementara rakyat Indonesia ini masih banyak yang miskin, kelaparan, dan tidak mendapat penghidupan yang layak? Penyerahan SDA kepada asing tentu sangat merugikan Indonesia.
Padahal jika semua kekayaan itu dikelola sendiri, negara akan memperoleh pemasukan dalam jumlah yang luar biasa besar. Namun, karena kekayaan tersebut yang menikmati adalah asing, salah satu dampaknya kini hutang Indonesia semakin bertumpuk. Jika dibagi rata, setiap bayi yang baru lahir menanggung beban hutang sebesar 15,2 juta. Konon, menurut suatu analisis, Indonesia sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Sungguh memprihatinkan. Lalu bagaimana tindakan kita?
Islam telah memerintahkan kita untuk saling mengingatkan dan tidak berdiam diri ketika ada kerusakan di depan mata kita. Kita, sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia yang menyadari kerusakan ini, sudah seharusnya kita mengingatkan penguasa dan mengambil tindakan penyadaran terhadap ummat tentang kondisi Indonesia saat ini.
Hal tersebut karena bukan tidak mungkin banyak rakyat Indonesia yang belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari pelalaian terhadap hukum-hukum Allah yang mengakibatkan timbulnya kerusakan seperti saat ini.
Dalam Islam, kekayaan negara haram dimiliki oleh swasta atau kelompok tertentu. Setiap SDA wajib dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dengan demikian, tidak akan terjadi SDA dikuasai oleh asing sementara rakyatnya sendiri hidup kekurangan, ataupun melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang menyebabkan rakyat kesulitan untuk menjangkaunya.
Utang dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk mengontrol individu atau sebuah bangsa. Contoh dalam hal ini, seorang individu tergantung pada "Credit" untuk membeli produk.
Kemudian kredit menjadi hutang yang harus dilunasi. Ini menjadi "mekanisme kontrol" sebagai kreditur menjadi "Slave Owner" dan debitur menjadi "Slave".
Pemerintahan Indonesia telah melewati masa latihan yang cukup untuk menjadi matang dalam perjuangannya membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan saat ini di era kepemimpinan Jokowi bangsa ini tengah berjalan menuju kebangkrutan jika pilihan untuk menjadi merdeka dan berdaulat itu tidaj benar-benar diperjuangkan. Perjuangan untuk keluar dari krisis utang dan ketergantungan pada belas kasih negara adidaya yang disebabkan oleh pola hidup yang hedonis, yaitu suka berhutang.
Ghalabati Al-Dain : Pangkal Dari Krisis Finansial Dunia Saat Ini…
Salah satu doa yang ma’tsur atau dicontohkan untuk kita baca setiap hari pagi dan petang adalah berlindung diri dari Ghalabati Al-Dain atau hutang yang melilit. Selama ini saya kurang menghayati makna dari do’a ini, namun karena ini dianjurkan oleh Rasullullah SAW , ya sering-sering saja saya baca. Dimasa krisis financial global ini, ternyata do’a inilah yang mestinya sangat relevan untuk kita baca rame-rame setiap hari oleh seluruh elemen bangsa ini – sampai kita bener-bener menjiwai.
Lebih dari itu setelah kita menjiwai, ini juga harus mewarnai segala tindak tanduk kita dalam menjalankan kehidupan kita sendiri maupun – yang jadi pemimpin – ya menjalankan negara ini. Kita tahu pangkal dari segala krisis ini adalah gaya hidup ngutang, yang dilakukan individu secara rame-rame maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Kita telah keliru mengambil contoh!. Ekonomi bangsa ini, gaya hidup bangsa ini mencontoh ekonomi barat khususnya Amerika yang sebenarnya sama sekali tidak bisa kita contoh.
Dalam hal gaya hidup ngutang yang dilakukan oleh pemerintah misalnya; Pemerintahan Amerika bulan ini mengajukan ijin ke Konggres untuk menaikkan batas atas hutang negaranya. Dengan batas atas yang baru ini hutang Amerika akan mencapai US$ 9.8 trillion. Hal ini berarti setiap wara negara AS dari yang tua sampai yang baru lahir langsung punya hutang sekitar US$ 33,000 atau sekitar Rp 396,000,000, – !. Kita ‘beruntung’ jadi WNI; negara kita konon ‘hanya’ punya hutang Rp 1,320 trilyun. Atau kalau dibagi rata kepada seluruh warga negara yang tua maupun yang baru lahir ; masing-masing kita kebagian sekitar Rp 5,280,000 atau US$ 440. (Untuk rekan-rekan wartawan jangan quote angka ini ya, saya nggak terlalu yakin karena sulitnya cari data yang pasti di Indonesia).
Yang mengerikan sebenarnya bukan ukuran dari hutang tersebut, melainkan trend kenaikannya. Karena AS sebagai gurunya juga terus menerus manambah hutang – nilai hutang mereka ‘baru’ mencapai US$ 8.0 trilyun tiga tahun lalu; demikian pula Indonesia, pada saat yang sama tiga tahun lalu hutang kita ‘baru’ Rp 1,282 trilyun. Inilah musibah itu; lilitan hutang diatas hutang yang membuat seluruh dunia kalang kabut didera krisis finansial yang seperti sumur tanpa dasar – belum kelihatan ujungnya sampai saat ini. Dalam dunia finansial; ada dua jenis hutang yaitu yang disebut Self-Liquidating Debt saya sebut saja SLD dan yang satunya tentu sebaliknya yaitu Non-Self-Liquidatin g-Debt atau N-SLD.
SLD adalah hutang yang produktif yang bisa membayar dirinya sendiri. Contoh kita berhutang 100 untuk kegiatan produksi barang atau jasa yang hasilnya bisa kita jual 130. Dari penjualan ini, 10 kita pakai untuk biaya, 20 kita bagi 50%-nya ke pemberi hutang. Kita bisa berproduksi dan pemberi hutang juga mendapatkan hasil dari dananya. Hutang semacam ini banyak-banyak tidak masalah karena akan mendorong produktifitas. Sebaliknya N-SLD adalah hutang yang tidak bisa membayar dirinya sendiri. Contoh pegawai dengan penghasilan Rp 10 juta/bulan mengambil kredit Kijang baru dengan cicilan Rp 5 juta/bulan. Maka setiap bulan dia akan kesulitan mencicilnya karena penghasilannya nggak cukup; untuk menutupi ketidak cukupannya dia berbelanja bulanan dengan credit card. Maka menumpuklah hutang tersebut dari waktu ke waktu semakin besar. Inilah Ghalabati Al-Dain itu …yang kita diajarkan untuk berlindung terhadapnya.
Negara juga demikian; mereka berhutang bukan hanya untuk kegiatan produktif tetapi lebih banyak untuk kegiatan konsumtif. Di Amerika kegiatan konsumtif yang sangat besar adalah untuk membiayai perang Irak dan aksi-aksi yang tidak membawa manfaat bagi penduduk mereka sendiri seperti kegiatan mereka di Afganistan dslb. Di negeri seperti Indonesia, hutang-hutang kita tersebut dipakai untuk nambal APBN, untuk ‘hidup sehari-hari’- nya negeri ini. Jadi negeri-negeri seperti Amerika, Indonesia dan seluruh negara di dunia saat ini – sama dengan rakyatnya – hidup rutinnya ditambal dari kartu kredit. Ketika beban kartu kredit terus membengkak – maka bangkrutlah negera-negara tersebut. Untuk sementara kebangkrutan ini tidak nampak karena berbeda dengan individu, negara bisa mencetak uang. Anak cucu kitalah nantinya yang harus membayari kartu-kartu kredit yang dipakai negara-negara ini sampai sekian generasi yang akan datang.
Mari sekarang kita rajin-rajinlah lafadzkan do’a pelepas hutang ini…
Allahumma innii a’udzubika minal hammi wal khazan, wa a’udzubika minal ‘adzji wal kasal, wa a’udzubika minal jubni wal bukhl, wa a’udzubika min ghalabati al-daini wa khohri al rijaal. “Ya Allah saya bersungguh-sungguh berlindung kepadaMu dari rasa susah dan sedih, dan aku berlindung kepadaMu dari rasa lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang lain.”
Jadi bila kita benar-benar ingin membantu negara ini tidak lagi berutang, maka mulailah dari diri kita sendiri.
Amerika Sebagai Pakar Tukang Utang
Utang dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk mengontrol individu atau sebuah bangsa dalam hal ini. Dalam hal ini, seorang individu tergantung pada "Credit" untuk membeli produk.
Kemudian kredit menjadi hutang yang harus dilunasi. Ini menjadi "mekanisme kontrol" sebagai kreditur menjadi "Slave Owner" dan debitur menjadi "Slave".
klik 10 untuk melanjutkan...
[next]
Apa gunanya? Dalam dunia sekarang ini kredit tak terbatas, konsumen menjadi modern budak kepada kreditur mereka. Apa perbedaan antara perbudakan di abad ke-18 Amerika dengan budak Afrika impor dan America 2013? Tidak ada perbedaan selain kekerasan fisik dari para budak Afrika oleh pemiliknya. Di Amerika, konsumen menderita pelecehan psikologis oleh kreditur.
Selama individu masih dalam jeratan hutang, orang itu harus membayar utang yang sampai hari orang yang benar-benar meninggal dalam banyak kasus.
Black Friday adalah hari yang dimulai hari libur paling penting untuk pengecer nama besar dan spekulan Wall Street dan itu adalah Natal .
Ini adalah musim belanja investor , ekonom dan perusahaan memperhatikan karena mereka mengukur kepercayaan konsumen dan keuntungan yang mereka menuai dari belanja konsumen .
Pengecer besar dan perusahaan seperti Wal - Mart berharap untuk membuat keuntungan .
Wall Street mengharapkan konsumen untuk dibelanjakan pada Black Friday melalui liburan Natal mengikuti kebijakan lanjutan Federal Reserve Quantitative Easing ( QE ) .
Para ekonom di seluruh spektrum memprediksi bahwa Federal Reserve Janet Yellen ketua baru akan terus membeli obligasi AS tanpa batas melanjutkan kebijakan Ben Bernanke saat ini .
Semua konsumen sementara terus menumpuk utang . Black Friday ditandai dengan kekacauan diikuti dengan kekerasan sebagai massa pusat perbelanjaan konsumen menggerebek dan mal untuk diskon dan penjualan pada berbagai produk termasuk televisi layar datar , mainan , pakaian dan barang-barang lainnya mereka kemungkinan besar tidak perlu .
Terlepas dari situasi ekonomi , konsumen akan terus membeli. Penduduk Amerika terperosok dalam utang mulai dari kartu kredit , hipotek , pinjaman mahasiswa dan kredit mobil .
Awal bulan ini Bloomberg melaporkan bahwa rumah tangga AS meningkat tingkat utang mereka dengan terus meminjam pada tingkat belum pernah terjadi sebelumnya :
"Hutang konsumen naik $ 127.000.000.000 untuk $ 11.280.000.000.000, kenaikan terbesar sejak kuartal pertama tahun 2008, menurut laporan triwulanan pada utang rumah tangga dan kredit dirilis hari ini oleh bank distrik Fed. Saldo hipotek naik $ 56.000.000.000, pinjaman mahasiswa meningkat $ 33.000.000.000, kredit mobil naik $ 31.000.000.000 dan utang kartu kredit naik sebesar $ 4 miliar.
"Kami mengamati peningkatan saldo rumah tangga di dasarnya semua jenis utang," Donghoon Lee, peneliti senior ekonom di New York Fed, mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Dengan utang non-perumahan meningkat secara konsisten dan faktor-faktor menekan saldo hipotek berkurang, tampak bahwa rumah tangga telah menyeberangi titik balik dalam siklus deleveraging."
Konsumerisme telah memegang di Amerika . Populasi terus menyerbu di mal-mal dan dalam beberapa kasus melukai dan bahkan membunuh individu . Pada tahun 2008 , seorang pekerja Wal - Mart telah terinjak-injak sampai mati di Long Island , New York di injak - injak oleh konsumen yang lapar mencari barang murah. Ada juga beberapa orang luka-luka dalam insiden itu.
Jumat Hitam ini terbukti lebih dari sama dengan pembeli diisi pusat perbelanjaan . Beberapa mal mengalami banyak kekerasan mendorong dan berkelahi satu sama lain atas barang yang dijual . Hal ini benar-benar pikiran boggling untuk melihat orang-orang rata-rata menjadi kekerasan atas produk yang dijual di toko-toko ritel besar . Moralitas adalah menurun di Amerika.
Terlepas dari utang wajah publik Amerika , tampaknya bahwa belanja adalah satu-satunya hal yang penting . Seperti utang meningkat menjadi sulit bagi mereka untuk membayar.
Dapatkah orang-orang Amerika yang pernah terbangun dari mimpi buruk dystopian mereka konsumsi massal produk mereka tidak perlu ? Mereka mengumpulkan sejumlah besar utang berkat pencetakan Federal Reserve Bank of uang murah unlimited dengan sangat nol suku bunga rendah.
Meskipun , banyak yang membeli kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan pakaian , membeli produk-produk terbaru yang mencakup video game dan gadget komputer lainnya yang beralih konsumen menjadi budak utang seumur hidup yang akan terus membayar perusahaan kartu kredit mereka dengan "kepentingan " sampai utang dibayar . Itu dapat mengambil jangka waktu yang panjang karena suku bunga yang terkait dengan kartu kredit dan pembayaran pinjaman revolving lainnya .
Menurut Federal Reserve Bank ( yang terus mencetak uang tanpa ujung) dan lembaga pemerintah lainnya , rumah tangga rata-rata US $ 7.000 berutang antara $ 15.112 dan kartu kredit . Cicilan utang rata-rata di $ 146.215 dan pinjaman mahasiswa ' mencapai $ 1 triliun mark adalah di $ 31.240 . Jumlah total utang AS berutang kepada para krediturnya yaitu Cina adalah $ 17 Triliun dan terus meningkat karena Federal Reserve Bank terus membeli obligasi AS sendiri.
The Debt Slaver (Utang Perbudakan) adalah model baru system perbudakan modern sebagai symbol jutaan orang untuk terus membeli produk secara kredit menjadi hamba abadi mega korporasi dan bank internasional .
Bagaimana ? Seperti yang Anda beli dengan kartu kredit atau pinjaman , yang " suku bunga " yang melekat pada pembelian yang dilakukan adalah ikatan yang mengikat Anda dan kepentingan perusahaan atau bankir untuk selamanya.
Orang-orang masuk ke utang sulit untuk melarikan diri sebagai suku bunga menumpuk dari waktu ke waktu akan menjadi sangat sulit untuk membayar karena terus menambahkan.
Pada tahun 2009 film berjudul ' The International ' with Clive Owen dan Naomi Watts yang sebenarnya terinspirasi oleh BCCI ( Bank Kredit dan Perdagangan Internasional ) skandal dalam kehidupan nyata memiliki pemandangan yang menarik yang melibatkan seorang politisi Italia bernama Umberto Calvini , yang merupakan senjata produsen yang menjelaskan kepada Eleanor Whitman ( Watts ) dan Louis Salinger ( Owens ) yang IBBC tertarik membeli sistem rudal yang membimbing pabriknya memproduksi kemudian dibunuh .
Dia menjelaskan bahwa nilai sebenarnya tidak konflik, tetapi utang menghasilkan :
Calvini: "Tidak, ini bukan tentang membuat keuntungan dari penjualan senjata. Ini tentang kendali. "
Eleanor: "Kontrol aliran senjata, mengontrol konflik?"
Calvini: "Tidak. Bukankah IBBC adalah bank. Tujuan mereka bukan untuk mengontrol konflik, tetapi untuk mengontrol uang yang dihasilkan dari konflik.
Anda lihat, nilai riil dari konflik - nilai sebenarnya - adalah dalam hutang yang dihasilkan. Anda mengontrol utang, Anda mengendalikan segala sesuatu. Anda menemukan ini membingungkan, ya? Tapi ini adalah inti dari industri perbankan, untuk membuat kita semua, apakah negarawan atau individu, tergantung pada hutang. "
Adegan menarik keluar dari Hollywood, yang oleh setiap standar mesin propaganda . Utang adalah bisnis yang serius terutama untuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan.
Dengan semua masalah wajah publik Amerika dengan prospek perang masa depan Iran akan berdampak ekonomi dunia . Dengan 100 juta orang keluar dari pekerjaan di Amerika Serikat dan pengurangan kupon makanan dan inflasi memukul harga pangan , ada banyak kekhawatiran.
Kehidupan pribadi selebriti ' masih mendominasi berita utama di media arus utama.
Adalah' Perang Melawan Teror ' telah diambil kebebasan sipil dan ' Perang Melawan Narkoba' telah meningkatkan populasi penjara.
Tingkat kejahatan tinggi di kota-kota besar tetap bermasalah . Dengan peluncuran 7000 drone pada tahun 2015 , perang tak berujung , jatuhnya dolar menjulang , dan iklan farmasi tak berujung yang membuat orang sangat dibius masalah serius bagi masyarakat Amerika.
Namun , belanja di Black Friday mengakibatkan kekerasan dan kekacauan di antara orang banyak gelisah tampaknya menjadi norma.
Media dan iklan perusahaan telah berubah penduduk Amerika menjadi " Slave " keadaan pikiran . Banyak orang di Amerika Serikat yang terakumulasi utang pada tingkat tidak pernah terlihat dalam 237 tahun keberadaannya nya.
Ini adalah pelajaran bagi dunia dalam apa yang TIDAK harus dilakukan.
Perekonomian yang berbasis konsumen dengan kredit adalah bencana dalam pembuatan karena utang yang hanya menjadi tidak terkendali dalam jangka panjang , terutama ketika orang tidak memiliki sarana untuk membayar kewajiban utangnya. Ekonomi yang didasarkan pada konsumerisme menyebabkan pembusukan moral.
Ketika orang menjadi tertanam dalam konsumsi mengabaikan utang mereka mewarisi , mereka menjadi kebal terhadap realitas di sekitar mereka.
Ketika situasi menjadi intens dengan runtuhnya dolar datang dan kemungkinan perang di Timur Tengah , realitas akan meresap Kemudian ketika kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal menjadi langka orang-orang akan mulai panik dan kehilangan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.
Siapa yang tahu apa yang orang di Amerika akan mampu , tapi sekali lagi saat Anda melihat apa yang terjadi pada Black Friday , itu adalah pengingat tentang bagaimana orang bereaksi ketika produk mereka tidak benar-benar membutuhkan yang memberikan promosi. Bayangkan bagaimana mereka akan bereaksi pada saat putus asa ekonomi.
COMMENTS